Soal Archandra... Darimana Jokowi Bisa Merekrut dan Menjadikannya Menteri ESDM.
Setelah menjabat genap 20hari, akhirnya Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral hasil reshuffle
menggantikan Sudirman Said yaitu Archandra Tahar resmi dicopot dari jabatan tadi malam. Sebagai gantinya
Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.
"Menyikapi pertanyaan-pertanyaan publik terkait dengan status kewarganegaraan Menteri ESDM, saudara Arcandra Tahar, dan setelah memperoleh informasi dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisinya sebagai Menteri ESDM," ujar Pratikno.
Namun beliau tidak menjawab ketika di tanya soal proses seleksi menteri hingga akhirnya kebobolan. Begitu pula saat dikonfirmai mengenai kebenaran bahwa Archandra memiliki kewarganegaraan ganda. ’’Nanti akan diklarifikasi pejabat berwenang. Yang berwenang Menkum HAM kan,’’ ucapnya
Setali tiga uang, Juru Bicara Presiden
Johan Budi S.P juga menolak mengonfirmasi bahwa Presiden kebobolan soal
status Arhcandra.
’’Melihatnya jangan begitu. Melihatnya,
Presiden responsif terhadap persoalan yang muncul,’’ terang mantan
Pimpinan KPK itu. Dia juga membenarkan bahwa Archandra bertemu Presiden
pada siang hari sebelum dia diberhentikan.
Informasi justru muncul dari luar Istana.
Ekonom Faisal Basri menyebut, awal mula Jokowi mengenal Archandra tidak
lepas dari peran mantan Deputi di Kantor Staf Presiden, Darmawan
Prasodjo.
Selama ini, Darmawan punya peran sebagai
pemberi second opinion dalam urusan ESDM. Di sisi lain, Darmawan dia sebut sebagai sahabat Arcandra ( dari refferensi Darmawan ini berlanjut ke bapak Presiden )
Perkenalan Jokowi dengan Archandra ada kaitannya pula dengan keputusan soal Blok Masela.
’’Rupanya Presiden lebih mempercayai
masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik
Arcandra,’’ ujarnya. Karena itulah, Jokowi memilih mengumumkan sendiri
keputusan soal blok Masela.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, proses
penunjukan menteri Jokowi tidak lepas dari pertimbangan para
pembisiknya. Baik dari partai pendukung maupun lingkaran dalam istana.
Termasuk juga Wapres Jusuf Kalla. Namun, keputusan akhir tetap ada di
tangan Jokowi. Presiden bisa saja mengubah keputusannya di menit-menit
akhir.
Selama ini, sebelum menunjuk menteri,
Jokowi selalu meminta track record. Tanpa diminta pun, para pembisiknya
juga pasti menyodorkan track record. Haya saja, selama ini track record
calon menteri lebih sering berfokus pada integritas dan kemampuan.
Seperti aktivitas keuangan, pernah
tidaknya diperiksa penegak hukum, seberapa besar kekayaannya, hingga
latar belakang kemampuannya.
Alhasil, persoalan lain seperti yang
dialami Arcandra tidak sampai termonitor. Informasi yang diperoleh Jawa
Pos, bahkan BIN pun tidak dilibatkan dalam menelusuri rekam jejak para
calon menteri.
Contoh hasil keterlibatan intelijen dalam
menelusuri rekam jejak secara mudah sudah bisa dilihat, dengan
terkuaknya fakta bahwa salah seorang anggota Paskibraka tahun ini
memiliki paspor Prancis
Di sisi lain, Archandra juga tidak jujur
atas status kewarganegaraan gandanya. Informasi yang beredar di kalangan
internal kementerian ESDM, Archandra sendiri tidak mengerti bahwa
status dwikewarganegaraan dirinya bisa bermasalah. Hal itu tidak
disampaikan ke Presiden saat dia diminta untuk menjadi Menteri.
Dari internal ESDM pula, diperoleh
Informasi bahwa sejak pertengahan pekan lalu Arcandra sebenarnya sudah
siap mundur dari jabatannya apabila diminta Presiden. Namun, tidak ada
tindak lanjut hingga akhirnya semalam dia diberhentikan.
Sebelum Archandra Diberhentikan, Presiden
sempat menggelar rapat kemarin sore bersama sejumlah pembantunya. Di
antaranya, Menlu Retno Marsudi, Menkum HAM Yasonna H Laoly, dan Arcandra
sendiri. Arcandra keluar sekitar pukul 18.15 tanpa memberikan satu
komentarpun kepada wartawan yang menunggu dia. Begitu pula kedua menteri
lainnya.
Informasi yang diperoleh Jawa Pos,
Archandra langsung menuju kantornya. Sementara, Jokowi sendiri keluar
dari Istana menjelang pukul 19.00. Saat konferensi pers, Archandra tidak
muncul. Hanya ada Pratikno dan Johan Budi.
Sebelum diberhentikan, Archandra bekerja
seperti biasa. Namun, dia enggan menanggapi berbagai pertanyaan soal
status dwikenegaraannya. Mungkin, dia sudah merasa lebih baik karena
pada Minggu (14/8) di Kementerian ESDM sudah memberikan banyak
keterangan soal itu. Bahwa dia masih WNI.
Usai rapat di Kementerian ESDM pada pagi
hari, dia tidak antusias untuk menjawab pertanyaan seputar paspor. Saat
ditanya, dia hanya menjawab singkat. ’’Lagi kerja,’’ katanya.
Dia juga cukup sibuk. Selain menggelar
rapat di kantornya, dia juga melakukan kunjungan singkat ke tiga
kementerian koordinator. Yakni, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian,
dan Kemenko Maritim. Namun, seperti yang sudah-sudah, dia pelit bicara.
Apalagi, jika ditanya soal status WNI yang
kerap disebut sudah hilang karena pernah mengucapkan sumpah setia
kepada AS. Dia menegaskan, saat ini hanya ingin bekerja untuk memenuhi
arahan Presiden Joko Widodo.
’’Yang jelas, saya kerja saja. Ada hal-hal yang harus saya kerjakan secepatnya,’’ ucapnya.
Sekitar pukul 19.30, setelah dari Istana
Negara dia tampak ke gedung Kementerian ESDM. Tidak seperti biasa, dia
masuk ke ESDM melalui pintu samping gedung Setjen ESDM. Padahal,
Arcandra lebih melalui pintu utama yang menghadap ke Monas.
Dia datang sendirian. Sekitar satu jam
kemudian, dia dikabarkan sudah meninggalkan gedung ESDM tanpa berpamitan
kepada wartawan yang menunggunya. Hingga berita ini ditulis, belum ada
tanggapan resmi dari Arcandra soal pemberhentian dirinya.
Selama 19 hari menjabat sebagai Menteri
ESDM, belum banyak yang dilakukan Arcandra. Namun, ada satu momen yang
penting yaitu perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia.
Di eranya, izin Freeport yang habis pada 8 Agustus 2016 diperpanjang
sampai 11 Januari dengan kuota 1,4 juta ton.
Selain itu, dia juga mencairkan hubungan
antara Kementerian ESDM dengan PLN, dan juga Kemenko Maritim. Saat
jabatan menteri dipegang Sudirman Said, hubungan Kementerian ESDM memang
kurang harmonis. Caranya, untuk kali pertama Menteri ESDM melakukan
kunjungan ke PLN di era Jokowi. Lantas, kerap datang dan rapat di Menko
Maritim.
Selebihnya, dia menghadiri berbagai acara
seperti The 4th Indonesia International Geothermal Convention and
Exhibition (IIGCE) 2016. Dia juga sedang dalam proses merealisasikan
keinginan Presiden Joko Widodo agar pengembangan Blok Masela di Laut
Arafura, Maluku dilakukan di darat atau on shore.
’’Insya Allah investasinya turun. Saya
minta tim bekerja secepatnya supaya tidak ada waktu yang terbuang,’’
katanya kemarin pagi di Kemenko Perekonomian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar